Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilakukan tentara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Sejak negara superpower ini dan sekutunya melancarkan invansi ke Irak dan Afganistan, internet menginformasikan berita yang menggambarkan realitas asli. Situs Youtube, Facebook, Twitter, Myspace, dan media sosial lain banyak memublikasikan pelanggaran-pelanggaran HAM.

Sejak 2004 hingga 2009, ratusan ribu kasus pelanggaran dilakukan tentara AS dan sekutunya. Situs Wikileaks membantu kita membuka kebobrokan Barat yang menyalahi prinsip demokrasi yang kerap mereka kampanyekan, kebebasan, HAM, keadilan, dan persamaan derajat. Pada 22 Oktober 2010, situs yang didirikan Julian Assange ini kembali membeberkan dokumen rahasia militer AS. Dengan publikasi ini, dunia Barat dibikin gerah.

Berdasarkan situs wikileaks.org, korban perang AS-Irak berjumlah 109.032, terdiri atas 66.081 warga sipil, 23. 984 musuh yang dicap sebagai pemberontak, 15. 196 pasukan pemerintah Irak, dan 3.771 pasukan koalisi. Sebanyak 31 warga sipil meninggal setiap hari selama periode 6 tahun. Sementara itu, catatan perang Afganistan yang dirilis oleh Wikileaks, pada periode yang sama, jumlah kematian sekitar 20.000 orang. Tercatat 5 kematian perhari selama 6 tahun masa pendudukan AS di sana (http://wikileaks.org sekarang http://wikileaks.ch).

Betul apa yang dipilah Alvin Toffler, seorang futuris terkemuka abad ini. Negara adidaya kerap menguasai negara-negara berkembang dalam tiga level kekuatan. Pertama, kekuatan otot atau fisik (low level of power). Kedua, kekuatan ekonomi (midlevel of power). Ketiga, pemanfaatan sains dan teknologi (high level of power). Dalam kasus invansi Barat ke Timur Tengah, selain menggunakan kekuatan otot dan ekonomi, Barat melupakan kekuatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebebasan bersuara dan berekspresi di internet telah menghukum mereka dengan terbukanya kebohongan dalam misi demokrasi di Timur Tengah.

Kultur online telah membelah bentuk media menjadi lebih beragam. Selain media konvegensi (menyatukan cetak dan online), serta media mainstream konvensional (cetak, elektonik, dan audio an sich). Adalah media independen yang kini berjasa mewarnai demokrasi. Sesudah media konvergensi dan mainstream dapat dikuasai untuk memberitakan informasi dengan selubung ideologi. Media independen yang dikelola LSM, NGO, komunitas, dan perseorangan di dunia maya banyak menyuarakan keaslian realitas karena independensi. Investigasi mereka atas ketidakadilan (penindasan, pelanggaran kemanusiaan, dan pembunuhan) dipublikasikan lewat media online untuk dikonsumsi publik.

Hal itulah yang tidak dapat dilakukan media-media konvensional yang telah mapan karena dapat mengancam eksistensinya. Bagi media independen, pemberitaan asli tak menjadi soal. Ketika ada rahasia negara yang tak boleh diketahui publik, media ini berani memublikasikannya karena tidak terikat “kepentingan struktural”. Di internet, informasi adalah milik semua orang. Tak ada selubung “ideologis-kepemerintahan” dalam alur keredaksian media ini. Setiap orang dapat berbagi informasi dengan siapa saja tanpa terganjal kebijakan-kebijakan laiknya media mainstream. Pewarta sipil dapat sharing informasi apa adanya secara kritis, bahkan sampai mengeksplorasi hal-hal yang bersifat personal.

Di era internet juga kebebasan terbuka lebar. Kendati individu tak memiliki kemampuan jurnalistik formal, ia dapat berkontribusi memberikan berita baik berupa foto, video, maupun teks. Situs Wikileaks adalah salah satu model media online yang dikelola secara independen. Segala konten yang terdapat dalam situs ini tidak dimasuki ideologi kapitalis, kolonialis, dan imperealis, kendati dikelola warga Barat. Keberanian mereka membuka kebenaran yang selama ini dicitrakan baik oleh media mainstream Barat, dihancurkan dengan memublikasikan korban kejahatan perang AS.

Invansi AS beserta sekutunya ke negara Irak dan Afganistan diinisiasi kepentingan penanaman nilai-nilai demokrasi. Dalam perspektif Barat, kedua negara tersebut banyak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Barat memahami bahwa Timur Tengah masih berada pada peradaban konservatif, terbelakang, barbar, dan antidemokrasi. Hal inilah yang melatarbelakangi AS — sebagai prototipe Barat — menghancurkan sistem kenegaraan, kemasyarakatan, kebudayaan, dan ideologi negara-negara Timur Tengah.

Pada 6 Januari 1941 di Amerika Serikat muncul wacana empat kebebasan manusia diproklamasikan Presiden Roosevelt. Di antaranya hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan, dan hak kebebasan dari rasa takut. Selang tiga tahun, lahir deklarasi kebebasan di Philadelphia (1944) yang memuat pentingnya menciptakan tatanan dunia damai berlandaskan keadilan sosial dan perlindungan manusia (Tim ICCE UIN Jakarta, 2006: 224-225).

Pada 2004 hingga 2009, AS menginvansi kawasan Timur Tengah dengan dalih guna menciptakan kebebasan, HAM, dan demokrasi. Namun, selama itu pula negeri Paman Sam melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan butir-butir kebebasan manusia. Nahasnya, pelanggaran tersebut dibuka kedoknya oleh warga Eropa melalui media internet. Situs Wikileaks telah menjadi pahlawan demokrasi di dunia cyber karena keberaniannya menginformasikan kebenaran kepada khalayak.

Seandainya masyarakat tradisional memahami pembongkaran kejahatan perang AS oleh orang Barat sendiri sebagai bentuk karma. Saya meyakini “wacana demokrasi” (kebebasan, HAM, perdamaian, dan keadilan) yang dikumandangkan AS tidak pernah diejawantahkan dalam bentuk praksis. Pepatah orang tua, “sebusuk-busuknya bangkai kendati ditutup akan tercium juga” menemui kebenaran. Maka, ketika saya mengunjungi situs Wikileaks timbul pertanyaan, “Siapa yang antidemokrasi? Barat ataukah Timur?” Melihat data pelanggaran militer AS di situs wikileaks.org, Anda mungkin akan berkesimpulan sama dengan saya. ***

Penulis, “blogger”, aktivis muda Muhammadiyah Jawa Barat, serta admin Komunitas Jejaringku http://jejaringku.com.(Pikiran Rakyat, 6 Desember 2010)