Di salah satu media massa online (sumber). Juru bicara TVOne Totok Suryono menyatakan kantornya tidak pernah mempolitisir penyebutan bencana Lumpur Lapindo menjadi Lumpur Sidoarjo.“Jadi bukan karena sama-sama perusahaan Bakrie lalu kami mengganti nama bencana itu,” katanya.

Benarkah? Jika benar, maka pada waktu yang nyaris bersamaan TV One dan media -media Group Bakrie lainnya (AnTV dan Vivanews.com) secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran (lihat di sini, sini dan sini) Sementara tidak pernah media-media group Bakrie itu mewawancarai pakar geologi atau pengeboran yang menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo adalah akibat pengeboran. Bukankah cover both side atau liputan yang berimbang adalah bagian dari prinsip-prinsip jurnalisme?

Media massa melalui kegiatan jurnalistiknya harusnya mampu membuat pembacanya melihat persoalan dengan jernih. Lantas, mengapa TV One dan media-media Group Bakrie tidak pernah mengungkap dampak buruk semburan lumpur di luar persoalan kehilangan tanah dan rumah, seperti polusi udara dan air, kehilangan pekerjaan, anak putus sekolah dan dampak buruk lainnya? Padahal persoalan-persoalan di luar persoalan kehilangan rumah dan tanah itulah yang diabaikan dalam mekanisme ‘ganti rugi’.

Kata ganti rugi perlu memakai tanda petik, karena yang terjadi sebenarnya adalah proses jual beli aset. Bukan ganti rugi. Mengapa TV One dan media massa Group Bakrie tidak membongkar kerugian warga Sidoarjo secara sosial, kesehatan dan lingkungan hidup, jika ganti rugi direduksi menjadi sekedar jual beli aset?

Jujurkah TVOne dan media-media Group Bakrie ketika memberitakan kasus Lapindo?