Back to Kompasiana
Artikel

Mainstream Media

Lusiana Morina P.

Perlakukanlah Orang Lain Sebagaimana Kamu Ingin Diperlakukan

Makalah Perkembangan Teknologi Komunikasi

OPINI | 27 December 2012 | 09:23 Dibaca: 308   Komentar: 0   0

MAKALAH

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

REGULASI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TAHUN 2008 UNTUK MENGATUR CITIZEN JOURNALISM DAN E-COMMERCE


Oleh :

Lusiana Morina P

D1E010109

Oleh :

Lusiana Morina P.

D1E010109

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipemudah untuk menerima serta memberikan infaomasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan pekembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik.Melalui intenet siapa saja,dimana pun asalnya, tanpa melihat status sosial, umur, gender dan lain sebagainya, kita dapat dengan mudah dan bebas untuk menuangkan ide kreatif dan juga menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan. Namun karena kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang dilakukan bisa berupa penipuan, pencurian, pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan kemudahan yang diberikan banyak para citizen journalism dan pengguna e- comerce banyak pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan pengguna lainnya dalam dunia online sehingga mengakibatkan banyak orang yang terjebak dan juga tertipu karena pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

a) Perlukah Regulasi untuk mengatur citizen journalism dan e-comerce?

b) Apakah UU ITE tahun 2008 dapat mengaturnya?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Agar mengetahui apakah diperlukan regulasi dan juga UU ITE tahun 2008 untuk mengatur citizen journalism dan juga e-comerce maka dilakukan analisis mendalam serta memberikan pendapat mengenai regulasi dan juga UU ITE tahun 2008

1.3.2 Tujuan

Dilakukannya analisis mendalam mengenai regulasi dan UU ITE tahun 2008 yang mengatur tentang citizen journalism dan juga e-comerce, diharapkan dapat membuat penulis memahami apakah regulasi dan UU ITE tahun 2008 perlu untuk mengatur journalism dan juga e-comerce.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya analisis mendalam mengenai regulasi dan UU ITE tahun 2008 yang mengatur tentang citizen journalism dan juga e-comerce,dapat berguna untuk pengembangan ilmu mengenai penggunaan media elektronik dan penggunan informasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui analisis tentang regulasi dan UU ITE tahun 2008 yang mengatur tentang journalism dan juga e-comerce diharapakan dapat membuat para pengguna media elektronik dapat memahami etika dalam penggunaan media elektronik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Citizen journalism

Citizen journalism atau Jurnalisme warga adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita. Citizen journalism memberikan kebebasan bagi masyarakat indonesia untuk secara leluasa dan bebas untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah dan juga masyarakat luas. Dengan adanya citizen journalism masyarakat indonesia dapat dengan mudah menerima informasi. Namun kita perlu selektif dalam menerima informasi yang dibuat oleh citizen journalism karena informasi yang diberikan tidak bisa dipertanggung jawabkan

Adapun prinsip Citizen journalism, menurut David k. Perry diantaranya:

  • Mengusahakan situasi Koran dan para jurnalis sebagai partisipan aktif dalam kehidupan kelompok karena akan lebih baik dan tidak memihak.
  • Membuat Koran, Forum untuk diskusi dari isu-isu yang ada dalam kelompok.
  • Melayani isu ataupun kegiatan dan masalah-masalah penting bagi masyarakat biasa.
  • Mempertimbangkan pendapat umum melalui proses diskusi dan debat diantara anggota komunitas.
  • Mengusahakan untuk mengunakan jurnalisme untuk mempertinggi keuntungan sosial.

2.2 Electronic commerce

Perdagangan elektronik atau Electronic commerce (e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Elektronik bisnis memiliki cakupan yang lebih luas dan merupakan gabungan dari mitra bisnis bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website).

2.3 Regulasi

Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus. Contoh umum regulasi mencakup kontrol di masukan pasar, harga, upah, persetujuan Pembangunan, efek polusi, pekerjaan bagi orang-orang tertentu dalam industri tertentu, standar produksi untuk barang-barang tertentu, dan juga jasa.

2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang bertujuan dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut masyarakat lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang telah diperbuat melalui transaksi elektronik. Didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan dalam penggunakan mesia elektronik diantaranya:

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

(1)    Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

(2)    Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1)    Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

(2)    Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

(3)    Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

(4)    Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

(5)    Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

(1)    Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2)    Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

(1)    Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2)    Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a.    jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b.    jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c.    jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3)    Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4)    Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

(1)    Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3)    Kecuali  intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3)    Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a.    perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b.    sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2)    Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

2.5 Regulasi dan UU ITE tahun 2008 untuk mengatur citizen journalism dan e-comerce

Era demokrasi adalah era kebebasan mengeluarkan pendapat bagi masyarakat umum, masyarakat bebas mengeluarkan dan memberikan aspirasinya baik kepada orang banyak maupun kepada pemerintah. Pemerintah tidak lagi mengekang masyarakat dengan untuk bebas berkreativitas melalui media.

Regulasi bertujuan untuk mengendalikan prilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dibutuhakan agar adanya keteraturan dan tanggung jawab dalam melakukan setiap tindakan.

Citizen journalism memiliki prinsip –prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pelaku citizen journalism untuk menghindari subjektivitas dan menjunjung objektivitas demi kepentingan sosial masyarakat luas. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dasar-dasar dalam journalis sehingga yang terjadi adalah berita yang diberikan tidak bisa dipertanggung jawabkan.Karena citizen journalism itu bebas siapa saja bisa melakukannya, tidak jarang berita yang diberikan tidak memenuhi kode etik dalam jurnalis dan tidak mengikuti kaiddah-kaidah yang berlaku seperti berita yang harus terdapat unsur 5W + 1H.

Begitu juga e-comerce, e-comerce merupakan ruang bagi masyarakat luas untuk berkreativitas dan berbisnis. Ruang ini membantu masyarakat luas untuk dapat dengan mudah melakukan bisnis secara elektronik. Melalui elektronik bisnis banyaka masyarakat yang tertolong dengan kemudahan yang diberikan, Namun sangat banyak terjadi kasus peipuan yang dilkukan dengan iming-iming yang menggiurkan sehingga korban pun dapat dengan mudah didapat

Oleh sebab itu dalam citizen journalism dan juga e-comerce dibutuhkan adanya regulasi dalam kegiatan tersebut. Pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berkreativitas dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan bisnis, kita sebagai masyrakat sebagai aktor dalam citizen journalism dan juga e-comerce perlu mematuhi dan mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah kita lakukan sehingga tidak merugikan masyarakat lainnya. Apabila kita lihat situs-situs pribadi yang dibuat, masih banyak yang melakuakan plagiat, meng-copy paste tanpa mencantumkan sumbernya dan ini dapat merugikan orang yang telah menjadi korban dari pelaku plagiat tersebut. Khususnya didalam e-comerce penting dibuatnya regulasi karena didalam e-comerce sangat rentan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh : Penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian mengirimkan pesan singkat kepada sembarang nomor untuk menjaring korban dengan modus bahwa ia adalah keluarganya sehingga harus mengisi pulsa dan metransfer uang. Contoh pesan singkat yang dibuat oleh pelaku kejahatan yang tidak bertanggug jawab

“ Pa, ini mama tolong isi pulsa mama sekarang ya, ini nomor nya 0823xxxxxxxxx , nomor mama yang lama hilang”.

“Tolong transfer uang nya Rp.500.000; ke BRI no rek. 23293399999, atas nama Ir.Heru saman”

Contoh kejahatan yang dilakukan melalui media seperti internet. Seperti penjualan alat elektronik yang banyak dilakukan baik melalui jejaring sosial seperti FB maupun situs pribadi seperti Blog. Mereka menjual produk baru dengan harga bombastis murah misalnya harga Smartphone Black Berry dengan tipe tertentu harga normal 2juta rupiah, tetapi di online shop miliknya , dia hanya menjual dengan harga 1,2 juta. Kita harus waspada dengan kejahatan yang saat ini mulus dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan modus membeli domain khusus serta mempunyai jaringan.Data survey juga menyebutkan bahwa dari korban yang ditipu melalui forum mencapai 46%, Facebook 24%, SMS 14%, dan melalui web 16%. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan untuk dapat selektif dalam menerima informasi.

Undang-undang no 11 tahun 2008 adalah undang –undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Didalam undang tersebut terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna dari transaksi elektronik. Dan aidalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut tentang tata cara transaksi elektronik, perbuatan yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik, sanksi yang didapat dan lain sebagainya. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut sudah memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga pelaku kejahatan. Menurut penulis Undang-undang ini sudah mampu mengatur tentang peraturan informasi dan transaksi elekronik dan diharapkan dengan adanya undang- undang ini, masyarakat bisa menjadi masyarakat demokrasi yang lebih bertanggung jawab untuk setiap hal yang telah dilakukan agar tidak merugikan orang banyak. Informasi dan transksi elektronik pun mampu menjadi ruang publik bagi masyrakat indonesia untuk berkreativitas, berusaha, berbisnis, dan menjadi ruang sosialisasi masyarakat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Citizen journalism dan e-comerce adalah media publik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat dengan bebas berkreativitas serta menjadi masyarakat informatif sebagai wujud dari demokrasi pancasila. Dalam menjalankan aktivitas Citizen journalism dan e-comerce masyarakat diharapkan bisa menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan objektive. citizen journalism dan juga e-comerce perlu adanya regulasi dalam kegiatan tersebut. Pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berkreativitas dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan bisnis, kita sebagai masyrakat sebagai aktor dalam citizen journalism dan juga e-comerce perlu mematuhi dan mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah kita lakukan sehingga tidak merugikan masyarakat lainnya.

Dengan adanya Undang-undang no 11 tahun 2008 diharapkan dengan adanya undang- undang ini, masyarakat bisa menjadi masyarakat demokrasi yang lebih bertanggung jawab untuk setiap hal yang telah dilakukan agar tidak merugikan orang banyak. Informasi dan transksi elektronik pun mampu menjadi ruang publik bagi masyrakat indonesia untuk berkreativitas, berusaha, berbisnis, dan menjadi ruang sosialisasi masyarakat.

3.2 Saran

1. Setelah melakukan analisis mendalam mengenai regulasi dan uu ITE tahun 2008 untuk mengatur citizen journalism dan e-commerce maka penulis menyarankan agar setiap masyarakat pengguna citizen journalism dan e-commerce hendaknya harus mengikuti regulasi dan mematuhi peraturan uu ITE tahun 2008 agar dapat bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan citizen journalism dan e-commerce.

2. Penulis mengaharapkan agar setiap masyarakat yang terlibat dalam citizen journalism dan e-commerce agar lebih berhati-hati dengan informasi yang diberikan.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang selektif dan juga mampu memfilter terlebih dahulu informasi yang diterima untuk menghindari penipuan, dan juga menghindari informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya.

REFERENSI

http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme_warga

http://media.kompasiana.com/new-media/2011/03/22/citizen-journalism-sebagai-media-demokrasi/

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2094305-pengertian-regulasi/#ixzz2G90gQBtJ

http://samawaholic.wordpress.com/2009/06/05/undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite-yang-membuat-prita-mulyasari-terpidana/

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Naik Mule di Grand Canyon …

Bonekpalsu | | 26 July 2014 | 08:46

Mudik Menyenangkan bersama Keluarga …

Cahyadi Takariawan | | 26 July 2014 | 06:56

ISIS: Dipuja atau Dihindari? …

Baskoro Endrawan | | 26 July 2014 | 02:00

ASI sebagai Suplemen Tambahan Para Body …

Andi Firmansyah | | 26 July 2014 | 08:20

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Gaya Menjual ala Jokowi …

Abeka | 5 jam lalu

Jenderal Politisi? …

Hendi Setiawan | 5 jam lalu

Tuduhan Kecurangan Pilpres dan Konsekuensi …

Amirsyah | 5 jam lalu

Gugatan Prabowo-Hatta Tak Akan Jadi Apa-apa …

Badridduja Badriddu... | 6 jam lalu

Legitimasi Pilpres 2014, Gugatan ke MK dan …

Michael Sendow | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: