Back to Kompasiana
Artikel

Mainstream Media

Mempertanyakan Polling Ajang Pencarian Bakat

OPINI | 23 March 2013 | 18:47 Dibaca: 1380   Komentar: 10   0

Entah mengapa ajang pencarian bakat di televisi begitu menarik. Banyak orang yang terbius menonton acara tersebut hingga berjam-jam. Beberapa orang bahkan merelakan waktu tidurnya untuk sekedar menonton siapa yang tereliminasi di setiap pekannnya. Ribuan bahkan mungkin jutaan orang mau menyisihkan pulsa handphonenya untuk memberikan dukungan melalui poling sms. Bahkan ada yang secara sukarela datang langsung ke studio untuk menyaksikan langsung calon artis pujaannya. Acara  ini menyihir khalayak.

Ya, ajang pencarian bakat bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Ia telah ada dirintis bahkan jauh sebelum televisi marak di Indonesia. Radio Republik Indonesia telah menjadi pelopor pencarian bakat oleh media massa di Indonesia melalui acara Bintang Radio. Sebuah acara yang digemari pada era 1970 hingga medio 1990-an. Sesuatu yang kemudian tenggelam dengan berwarnanya televisi di Indonesia. Ajang ini kemudian bertransformasi ke bentuk audio-visual di televisi. Indosiar sebagai salah satu stasiun televisi di Indonesia kemudian menelurkan acara Akademi Fantasi Indonesia. Sejak itu berbagai stasiun televisi berlomba-lomba menampilkan tayangan serupa dengan nama dan mekanisme yang beragam. Sebuah acara yang menjadi inspirasi stasiun-stasiun lain untuk menampilkan acara serupa seperti Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat dan yang terbaru X-Factor Indonesia. Ia kemudian bermetaforsi menjadi sebuah tontonan berkala di televisi setiap tahunnya.

Acara ini mengajak partisipasi khalayak untuk mendukung kontestan. Ada dua cara yang umumnya dapat digunakan untuk mendukung para kontestan yakni melalui SMS Premium dan Poling Telepon. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan khalayak untuk menilai siapa yang pantas dan tidak pantas tampil pada minggu berikutnya. Hal ini rasanya cukup fair karena khalayak sendiri yang melakukan penilaiannya. Pemenang ajang kontes ini adalah mereka yang mendapat dukungan terbanyak melalui mekanisme polling tersebut. Mereka yang gugur setiap minggunya dianggap tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni karena tidak disukai serta mendapat banyak dukungan dari khalayak.

Sayangnya, tolok ukur yang ditentukan melalui mekanisme polling ini mengandung banyak bias. Tidak dapat dipungkiri pemberian dukungan juga dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka dari audiens. Tak semua khalayak memiliki prefrensi dan refrensi kemampuan yang baik dalam menilai penampilan kontestan. Kemampuan juri untuk mempengaruhi khalayak dengan memberikan penilaian kepada kontestan juga belum dapat diukur.  Belum lagi kemampuan ekonomi khalayak juga mempengaruhi siapa yang kemudian mendapatkan polling tertinggi. Kontestan yang mendapatkan polling tertinggi belum tentu memiliki bakat yang baik, sebaliknya mereka yang tersingkir bisa jadi memiliki kemampuan yang lebih baik. Perolehan dukungan terbanyaknya mungkin diraih dari dukungan ekonomi yang kuat dari khalayak dengan mengirimkan sms/telepon sebanyak-banyaknya.  Penilaian khalayak tidak dapat dipandang sesuatu yang objektif karena pada akhirnya kemampuan ekonomi yang kemudian memenang kontestan.

Belum lagi ketidaktransparan polling menjadi persoalan tersendiri. Khalayak tidak pernah tahu jumlah total sms atau telepon dukungan yang masuk. Audiens hanya tahu siapa yang gugur pada minggu tersebut. Peringkat kontestan setiap minggunya juga seperti hal yang tabu untuk untuk diperbincangkan. Lihat saja bagaimana presenter acara enggan menyebut siapa yang mendapat polling terbanyak dengan menyebutkan hasilnya secara acak. Tentu ini adalah sebuah kejanggalan karena publik tidak diperkenankan tahu hasil pilihannya. Mungkin saja ada akuntan atau lembaga independen yang rutin memeriksa akutanbilitas polling, tetapi sejauh mana publik dapat tahu hasilnya. Hal ini dapat menjadi sebuah kebohongan publik yang terus dijaga. Bukan hal yang remeh bila publik ingin mengetahui hasilnya karena ini menyangkut sejumlah nilai uang. Jumlah sms dan telepon yang dikapitalisasi dalam nominal pulsa tertentu telah menjadi keuntungan tersendiri bagi penyelenggara. Publik pun berhak tahu jumlah polling yang ada karena ini menyangkut jumlah uang publik yang ditransaksi dalam sms dan atau telepon premium. Acara semacam ini dapat saja diartikan sebagai penipuan publik bila tidak adanya transparansi di dalamnya. Khalayak ditenggelamkan dalam ekstasi dukungan, tanpa sadar mereka telah kehilangan uangnya dalam bentuk pulsa.

Adanya wild card, hak veto atau sejenisnya yang kerap muncul di tengah perjalanan ajang ini juga perlu dipertanyakan. Istilah ini merujuk kepada penyelematan salah satu peserta yang terancam tereliminasi, dimana juri memiliki otoritas untuk memberikan kesempatan kontestan dengan polling terendah untuk tampil pada kesempatan selanjutnya. Hal ini merupakan sebuah pengingkaran hasil polling karena pilihan juri jelas mengabaikan dukungan sms dan telepon yang telah masuk. Mekanisme ini tentu diluar nalar karena pihak penyelenggara mengajak pemirsa untuk memberikan dukungan sebanyak-banyak, tetapi pada akhirnya tidak ada satu pun kontestan yang pulan. Penilaian juri mungkin dapat diterima secara objektif, namun ini merupakan kekonyolan karena sekali lagi menyangkut sejumlah nilai uang. Penyelenggara acara mengkapitalisasi hasrat dukungan pemirsa kemudian dengan seenak hati mengabaikannya karena adanya mekanisme tertentu. Lalu untuk apa dukungan yang mengalir melalui polling sms atau telepon bila pada akhirnya diabaikan ? Bukankan ini sebuah penipuan sekaligus pencurian uang yang berupa pulsa ?

Kadang muncul penampilan khsusus dari para kontestan yang telah gugur pada suatu minggu. Hal ini ditujukan untuk mereka yang layak tampil kembali pada acara ajang pencarian bakat tersebut. Memberikan kesempatan kedua dapat saja dibenarkan karena tidak semua mereka yang gugur memiliki kemampuan yang buruk.  Logika ini  tentu dapat diterima karena bias dukungan yang terjadi pada khalayak. Sayangnya, hal ini merupakan pengabaiaan atas polling sms maupun telepon yang telah mengugurkan mereka pada minggu-minggu sebelumnya.  Kesempatan ini memberikan ruang penyelenggara untuk kembali meraup keuntungan dari para pendukung kontestann yang tersingkir. Sekali lagi khalayak dikelabui dengan mekanisme kontes yang hanya menjadi ajang bisnis ini.

Nyaris tak ada yang mau mempertanyakan mekanisme polling ini. Masyarakat cenderung tenggelam dalam ekstasi riuh reda kontes ini. Pemerintah juga cenderung menganggap hal yang biasa mekanisme polling ini. Para pemilik modal mengabaikan logika kritis ini karena keuntungan tampak lebih berarti. Semua seperti tak ada masalah, namun memang begini logika industri budaya bekerja. Masyarakat cenderung tidak merasa bahkan senang tereksploitasi. Moda kapitalis secara halus memperoleh keuntungan dengan mengkapitalisasi hasrat. Ia memanfaatkan partisipasi publik sebagai cara mengumpulkan pundi-pundi uang. Kesenangan dan aktualisasi diri yang terwujud dalam dukungan sms atau polling menunjukan bahwa kapitalis bekerja dalam wilayah subliminal manusia.

Perlu adanya kesadaran bersama agar kenikmatan ini menjadi indah dengan hadirnya transparansi. Mungkin saja mereka berhak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi selayaknya publik pun tahu tentang hasil poling yang ada. Ia bukan sesuatu yang tabu untuk diungkapkan kepada publik karena memang sumbernya berasal dari publik. Pemilik modal selayaknya bersikap lebih terbuka layaknya lembaga survei yang mengungkapkan presentase hasil risetnya. Keterbukaan tidak akan mematikan usaha mereka, malah sebaliknya dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Tidak menutup kemungkinan keterbukaan justru mendorong khalayak untuk memberikan dukungan lebih karena mengetahu peringkat kontestan yang didukungnya. Pemerintah semestinya hadir sebagai pelindung kepentingan publik dengan mendorong keterbukaan metode dan hasil polling. Tak pantas rasanya bila ia hanya mendapat keuntungan dari izin dan pajak acara tersebut karena ia juga merupakan milik publik. Selayaknya ia menjadi ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan kepentingan bisni dan publik. Masyarakat juga mulai berpikir kritis terhadap tayangan yang ada. Jangan sampai kesenangan yang ada hanya menjadi korban kapitalisasi hasrat oleh para pemilik modal. Publik berhak tahu dengan jelas karena ada nominal yang terkandung dalam setiap dukungan.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Endah Kreco, Kartini dari Keong Sawah …

Junanto Herdiawan | | 21 April 2014 | 07:31

Mempertanyakan Kelayakan Bus Transjakarta …

Frederika Tarigan | | 21 April 2014 | 10:22

Cara Menghadapi Lansia (Jompo) Pemarah …

Mohamad Sholeh | | 21 April 2014 | 00:56

Danau Linow Masih Mempesona …

Tri Lokon | | 21 April 2014 | 07:01

Yuk, Ikuti Kompasiana Nangkring bareng …

Kompasiana | | 15 April 2014 | 20:47


TRENDING ARTICLES

Bagaimana Rasanya Bersuamikan Bule? …

Julia Maria Van Tie... | 2 jam lalu

PDIP dan Pendukung Jokowi, Jangan Euforia …

Ethan Hunt | 3 jam lalu

Akuisisi BTN, Proyek Politik dalam Rangka …

Akhmad Syaikhu | 4 jam lalu

Jokowi-JK, Ical-Mahfudz, Probowo-…? …

Syarif | 6 jam lalu

Pengalaman Bekerja di Luar Negeri …

Moch Soim | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: