
Dulu wartawan peliput politik nasional dan internasional. Sekarang sehari-hari ikut 'ngurusin' harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV.
Dibaca: 488
Komentar: 45
3 dari 5 Kompasianer menilai Aktual
Dalam dua pekan terakhir ini, saya benar-benar aktif ber-twitter ria. Dan, pada waktu yang bersamaan, ternyata followers saya bertambah 100 orang lebih lo. Yang menarik bukan karena pertambahan jumlah followers yang melesat itu, tetapi ada sebuah pengalaman yang membuat semua orang pasti suka, yakni bergeraknya konten twitter itu menjadi konten media arus utama.
Kemarin (Senin, 30 Agustus), saat pertemuan antara DPR dengan para petinggi pemerintah yang membahas organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk tentunya ormas-ormas yang anarkis, seorang pimpinan DPR melakukan live tweet dari ruang pertemuan itu. Namanya Pramono Anung. Dalam akun twitternya, ia mengatakan, Kapolri tampak menjadi lebih tegas terhadap ormas yang melakukan aksi kekerasan. Karena pernyataan itu menarik, kontennya dikutip Kompas.com. Jadilah sebuah berita.
Hari (Selasa, 31 Agustus) ini, tema yang menurut saya paling menarik para tweeps ada dua: pernyataan kontroversial Menteri Agama yang akan membubarkan Ahmadiyah dan rencana pembangunan gedung baru DPR. Tentu masih ada tema-tema lain yang juga tidak kalah menariknya. Sebuah situs online, Tempo Interaktif, lalu membuat sebuah berita bahwa Menteri Agama dikecam di Twitter gara-gara pernyataannya itu.
Dua hari sebelumnya, di Twitter ribut tentang pernyataan seorang anggota DPR: “Go to hell with KPK!” Para Tweeps mengecam anggota DPR itu. Apa yang terjadi? Kembali sebuah situs berita, Viva News, meminta komentar dari anggota DPR tersebut, isinya membantah. Ia membantah tidak mendukung KPK.
Banyak topik yang dibahas di twitter yang menyangkut perkembangan hari ini. Saya pernah memantau begitu derasnya perbincangan di twitter mengomentari pidato Presiden SBY menjelang peringatan proklamasi. Dalam pidatonya, Presiden sama sekali tidak menyentuh persoalan hangat yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat. Yakni: isu kemanusiaan akibat kebocoran tabung gas, isu kedaulatan akibat ditangkapnya PNS kita oleh polisi Malaysia, isu hak asasi sehubungan dengan serangan terhadap warga HKBP yang sedang beribadah. Presiden dikecam habis. Mereka seperti ingin mengatakan bahwa pimpinan kita itu dungu, tidak mendengar!
Ini bulan puasa. Jadi di waktu senggang antara sebelum sahur (menunggu makanan) dan setelah makan sahur sambil menanti shalat subuh, rupanya menjadi saat yang baik juga buat nge-tweet. Karena itu, tidak aneh kalau pada subuh kita sudah bisa memantau apa yang akan menjadi trending topics hari ini, bahkan sebelum koran-koran pagi bisa dibaca para pembacanya di Jakarta.
Dus, dengan bertwitter-ria ini, ternyata selama dua pekan terakhir ini, saya bisa berhubungan dengan Pramono Anung (di Jakarta), teman saya Elwin Siregar (di Vancouver, Kanada) dan Pak Hermawan Kartajaya (di Moskwa, Rusia). Twitter, seperti tagline-nya Nokia, memang “connecting people”. Sekarang di sini, bukan hanya itu, tetapi juga meng-connect-kan warga dengan media massa arus utamanya.
Sebenarnya hal seperti ini bukan baru karena melalui Twitter gejolak politik di dalam negeri Iran menjadi mengemuka di media massa internasional. Antara lain melalui twitter juga, Obama bisa menjadi Presiden AS. Tetapi terus terang bagi saya, dua pekan ini merupakan pengalaman pribadi yang sangat mengesankan tentang bagaimana twitter bisa mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia.
Ketika tulisan ini diupload di Kompasiana (sekitar waktu shalat ashar), saya sendiri sedang menunggu reaksi Pak Menteri Agama terhadap kecaman atas pernyataan kontroversialnya itu. Pada saat yang sama, saya juga sedang menunggu bagaimana reaksi Presiden SBY sendiri. Sebab, pekan lalu, SBY menyatakan akan melindungi kaum minoritas (saat peringatan Nuzulul Quran di Istana). Lho, kok bisa kebijakan menteri menentang kebijakan Presiden? Atau para menteri memang sudah “mbalelo” sama bosnya?